Makalah Hukum dan kemiskinan
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Keadaan Perekonomian dewasa ini sangat memprihatinkan. Yang
kita ketahui khususnya di Indonesia kini terdapat berbagai permasalahan yang
menyangkut mengenai kehidupan bermasyarakat, antara lain masalah kemiskinan, masalah
pengangguran, masalah lingkungan hidup, dll. Permasalahan tersebut timbul
akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan
kondisi masyarakat. Khususnya masyarakat menengah kebawah. Hingga kini
kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di
dunia ini.
Pada kesempatan ini penulis mencoba memaparkan secara global
kemiskinan negara-negara di dunia, yaitu negara-negara berkembang yang
nota-benenya ada di belahan benua Asia. Kemudian juga pemaparan secara spesifik
mengenai kemiskinan di Negara Indonesia. Adapun yang dimaksudkan Negara
berkembang adalah Negara yang memiliki standar pendapatan rendah dengan
infrastruktur yang relatif terbelakang dan minimnya indeks perkembangan manusia
dengan norma secara global. Dalam hal ini kemiskinan tersebut meliputi sebagian
Negara-negara Timur-Tengah, Asia selatan, Asia tenggara dan Negara-negara
pinggiran benua Asia.
B. Rumusan Masalah
Dari
permasalahan kemiskinan yang terjadi, penulis mencoba untuk mengidentifikasi
masalah sebagai berikut :
1.
Apa definisi dari kemiskinan?
2.
Apa indikator terjadinya kemiskinan?
3.
Faktor apa saja yang menjadi penyebab
kemiskinan?
5.
Apa tantangan dalam menghadapi
kemiskinan di Indonesia?
6.
Kebijakan dan Program Penuntasan
Kemiskinan di Indonesia?
C. Tujuan
Adapun
maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini, yaitu sebagai berikut :
1. Menumbuhkan
kesadaran masyarakat Indonesia yang mampu dalam hal materi agar ikut berperan
serta untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
2. Memberikan
informasi kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapi kemiskinan yang
merupakan tantangan global dunia ketiga.
3. Untuk
mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di
Indonesia.
4. Makalah
ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan
permasalahan dan upaya penyelesaian kemiskinan di Indonesia.
5. Penulisan
makalah ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata pelajaran
Sosiologi.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Definisi
Kemiskinan
Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak
berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata
“fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang
terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini
bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi
negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.[1]
Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana
seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa
dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang
dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan
kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka
perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan.
Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan
memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan
komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali
Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja
di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan
pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan
faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap
sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang
sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan
kemiskinan struktural.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan
absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk
golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis
kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan,
sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif
sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah
kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan
sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki
tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
B.
Indikator-Indikator
Kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk
menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut.Adapun
indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat
Statistika, antara lain sebagai berikut:
1. Ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak
adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan,
sanitasi, air bersih, dan transportasi).
3. Tidak
adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan
keluarga).
4. Kerentanan
terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya
kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya
apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak
adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan
untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan
dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan
rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).[2]
C.
Faktor-Faktor
Penyebab Kemiskinan
Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu
kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber
daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana
alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang
berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia,
sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut.
Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang
mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.
Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah
Kuraiyyim, yang antara lain adalah:
1.
Merosotnya standar perkembangan
pendapatan per-kapita secara global.
Yang penting digaris bawahi di sini
adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan
produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur
meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya,
seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun
beriringan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar
perkembangan pendapatan per-kapita:
·
Naiknya standar perkembangan suatu
daerah.
·
Politik ekonomi yang tidak sehat.
·
Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:
1) Rusaknya
syarat-syarat perdagangan
2) Beban
hutang
3) Kurangnya
bantuan luar negeri, dan
4) Perang
2. Menurunnya
etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya terhadap
kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas
masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan
dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal
3. Biaya
kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan
di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan
atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita
di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli,
lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.
4. Pembagian
subsidi in come pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan akan
terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga
secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain
rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
Selain
itu,ada juga penyebab utama lain dari timbulnya kemiskinan ini, diantaranya :
§ Terbatasnya
kecukupan dan mutu pangan
§ Terbatasnya
akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan sempitnya
lapangan pekerjaan
§ Kurangnya
pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha
§ Kurangnya
penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang
dilakukan seseorang
§ Memburuknya
kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam
§ Besarnya
beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.
§ Tata
kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas
dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap
masyarakat.[3]
D.
Perkembangan
Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan bahwa dalam
lima tahun terakhir keadaan kemiskinan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini
diduga karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan
meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) dan atau disebabkan semakin luasnya
kesenjangan social.
Hingga kini kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang
menjadi isu sentral di Indonesia. Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup
dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari. Jumlah ini sama dengan jumlah
penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja jika digabungkan. Sebagian besar
penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia.
Kemiskinan menjadi
alasan rendahnya Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)
Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas manusia Indonesia relatif sangat rendah
jika dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia.
United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan HDI Indonesia di
peringkat 124 dari 187 negara pada tahun 2011. Di tahun yang sama, jumlah
penduduk miskin di Indonesia mencapai 30 juta orang, sebesar 37% dari jumlah
tersebut berada di daerah perkotaan dan 63% di daerah pedesaan.
Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan,
sandang, dan papan secara terbatas, membuat anak-anak tidak bisa mengenyam
pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya kemampuan
untuk menabung dan berinvestasi, minimnya akses ke pelayanan publik, kurangnya
lapangan pekerjaan dan jaminan sosial, serta menguatnya arus urbanisasi ke
kota.
E.
Tantangan
Kemiskinan di Indonesia
Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan
rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu
kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).
Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)
Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat lebih
rendah dari Malaysia dan Thailand di antara negara-negara ASEAN. Sementara,
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178.
masih lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender
di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.
Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota.
Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan.
Data Susenas (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar
69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja
di sektor pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah
kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya
kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender (Gender-related
Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan Gender(Gender
Empowerment Measurement,GEM).
Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini
mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat
dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah
daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu
yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan
pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan
sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang
kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.
F.
Kebijakan
dan Program Penuntasan Kemiskinan
1) Penanganan
Masalah Kurang Gizi dan Kekurangan Pangan
Penanganan
masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi:
·
Perbaikan gizi masyarakat dengan
kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya
pada rumah tangga miskin.
·
Peningkatan ketahanan pangan dengan
kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.
2) Perluasan
Kesempatan Masyarakat Miskin Atas Pendidikan
Perluasan kesempatan masyarakat
miskin atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :
·
Penyediaan bantuan operasional sekolah
untuk SD, SMP, Pesantren Salafiyah, dan satuan pendidikan non Islam setara SD
dan SMP.
·
Beasiswa siswa miskin jenjang SMA.
·
Pengembangan pendidikan untuk dapat
membaca.
3) Perluasan
kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan
Perluasan kesempatan masyarakat
miskin atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :
·
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
Puskesmas
·
Peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal,
dan kepulauan.
·
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan
kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan ke gawat darurat.
·
Pelatihan teknis bidan dan tenaga
kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada kelahiran.
4) Perluasan
Kesempatan Berusaha
Perluasan kesempatan berusaha
meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan
kegiatan pokok:
·
Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
rumah tangga miskin.
·
Penasehat penataan hak kepemilikan dan
sertifikasi lahan petani.
·
Penyediaan sarana dan prasarana untuk
usaha.
·
Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan
usaha.
·
Peningkatan pelayanan koperasi sebagai
modal usaha[4]
Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan
menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan
pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi
kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan
tahunan.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan
mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan
(SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh
stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah
kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD)
dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus
utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam
mengatasi kemiskinan.
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain
sebagai berikut:
·
Mengurangi kesenjangan antar daerah
dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar
terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan,
jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana
kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana
Alokasi Khusus (DAK).
·
Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan
keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
·
Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar
penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai
penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang
mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di
puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.
Di bawah ini merupakan
contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia :
Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat
tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada
tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang
memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan
orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan,
Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan
perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.
Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar
bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi,
maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang
dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong
fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling
miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah
diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah dasar pengentasan kemiskinan
bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu
hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak.
Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah,
melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas
dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
B. Saran
Adapun
saran yang dapat penulis sampaikan adalah:
1. Pemerintah
sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar
dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia
2. Sebagai
warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah
dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas
dari kemiskinan.
3. Marilah
kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang
masih mengalami kemiskinan.
DAFTAR
PUSTAKA
Nugroho,
Gunarso Dwi.2006. Modul Globalisasi. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka
Santoso Slamet, dkk.
2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Unsoed : Purwokerto.
Santoso,
Djoko. 2007. Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta. The Indonesian Army Press
Riyadi,
Slamet dkk. 2006. Kewarganegaraan Untuk SMA/ MA. Banyumas. CV. Cahaya
Pustaka.
[1] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26
[2] Ronny Hanitijo
Soemitro, Beberapa Masalah dalam studi Hukum. Bandung, 1985, hal. 53
[3] Soerjono
Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo
Persada,
Jakarta, cet.vii, 2006, hal 113
[4] Mochtar
Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta,
Bandung, hal. 9