Kehidupan Politik Dan Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dengan adanya makalah ini kami tujukan untuk mempermudah
pembelajaran dan memenuhi tugas menyelesaikan makalah ini pada mata pelajaran
Sejarah Indonesia Bab Penjajahan Hindia-Belanda khususnya membahas tentang
Kehidupan Ekonomi, Politik, Sosial awal Kemerdekaan Indonesia.
Makalah ini kami rancang untuk memenuhi nilai tugas, juga
meningkatkan pengetahuan, dan kreativitas. Di dalam makalah ini terdapat
materi-materi yang lebih mudah untuk dipahami sehingga kita dengan mudah dapat
kita kuasai.
B.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana
kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan?
2. Bagaimana
kehidupan politik masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan?
3. Bagaimana
kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan?
C. Tujuan
1. Mengetahui
kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan
2. Mengetahui
kehidupan politik masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan
3. Mengetahui
kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia pada Awal Kemerdekaan
a. Keadaan
Ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir
kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan
sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :
Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki
pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk
menangani perekonomian Indonesia.Ø
Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan
cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.Ø
Sepeninggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi
saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang
Jepang.Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari
keterpurukan.Ø
Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat
sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung
ketidakstabilan ekonomi.Ø
Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di
negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk
menghancurkan ekonomi nasional.Ø
Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdeaan
Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.Ø
Faktor- faktor penyebab kacaunya
perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah
sebagai berikut.
1. Terjadi Inflasi yang
sangat tinggi
Inflasi tersebut dapat terjadi disebabakan
karena :
Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah
yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar
di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4
milyar).Ø
Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh
pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan
gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 milyar.Ø
Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri
sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang
tidak berlaku.Ø
Inflasi terjadi karena di satu sisi
tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang di sisi
lain ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan
ini terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang
beredar sangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut
masih sanat rendah. Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah
para petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang
paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat
dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.
Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan
menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki
mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk
sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik
Indonesia, yaitu:
- Mata
uang De Javasche Bank
- Mata
uang pemerintah Hindia Belanda
- Mata
uang pendudukan Jepang
Keadaan tersebut diperparah dengan
diberlakukannya uang NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret
1946 oleh Panglima AFNEI yang baru yaitu Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford.
Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah
sangat turun saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk
pelangaran kesepakatan yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian politik
mengenai status Indonesia, maka tidak ada mata uang baru.
Karena tindakan sekutu tersebut maka
pemerintah Indonesia pun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik
Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang.
2. Adanya blokade
ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar
masuk perdagangan Indonesia terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan
penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari
pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :
- Mencegah
masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
- Mencegah
keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
- Melindungi
bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.
Dengan adanya blokade tersebut
menyebabkan:
- Barang-barang
ekspor Indonesia terlambat terkirim.
- Barang-barang
dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang
ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
- Indonesia
kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
- Inflasi
semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi
gelisah.
Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah :
-
Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
-
Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah
Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan
eksistensinya.
- Untuk menekan Indonesia dengan
harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.
3. Kekosongan kas Negara
Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya
belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan
pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari
bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan
ekonomi sangat buruk.
b. Upaya Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda ( NICA )
Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah
blokade tersebut adalah sebagai
Berikut :
1. Usaha bersifat politis, yaitu
Diplomasi Beras ke India
Pemerintah Indonesia bersedia untuk
membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan
mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan
hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang
melimpah tidak dapat dijual keluar negeri sehingga pemerintah berani
memperkirakan bahwa pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil
panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah India
bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia
pada saat itu. Saat itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting
adalah dukungan dari negara lain yang sangat diperlukan dalam perjuangan
diplomatik dalam forum internasional.
Adapun keuntungan politis yang
diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini adalah Indonesia
mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan
Indonesia di forum internasional.
2. Mengadakan hubungan dagang langsung
dengan luar negeri
Membuka hubungan dagang langsung ke
luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut
antara lain : Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika
(Isbrantsen Inc). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke
berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading
Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan
semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro
Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama
tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti
gula, karet, teh, dan lain-lain.
Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang
mengangkut barang pesanan Indonesia dan akan memuat barang ekspor dari
Indonesia dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut
Belanda. Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk
menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan
Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang
kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut Indonesia serta
pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra
sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara
ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan
ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia
berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang
dibutuhkan.
Pemerintah Indonesia pada 1947
membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian
Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan
kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus
blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan
upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga
berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dengan mengusahakan
pengadaan kapal-kapal yang diperlukan.
Dibentuk perwakilan kemetrian
pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN)
yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli
senjata dan perlengkapan angkatan perang.
B.
Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia pada
Awal Kemerdekaan
a. Pembentukan
Badan-Badan Kelengkapan Negara
Setelah proklamasi dikumandangkan, esok
harinya yaitu 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya
yang menjadi kelanjutan sidang BPUPKI pada 10-16 Juli 1945 yang membahas
rancangan Undang- Undang Dasar Negara RI. Hasil sidang ini adalah :
- Menetapkan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- Memilih Ir. Soekarno sebagai
presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
- Membentuk sebuah Komite Nasional
untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.
Pada Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI
melanjutkan sidangnya yang dipimpin oleh Otto Iskandarnita yang menghasilkan
dua keputusan mengenai :
- Pembagian wilayah yang terdiri
atas delapan provinsi beserta calon gubernurnya
- Pembentukan Komite Nasional
Daerah.
Rapat PPKI dilanjutkan pada 22 Agustus
1945 yang berlokasi di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Rapat kali ini diadakan
untuk membahas tiga masalah utama yang dipimpin oleh wakil presiden Republik
Indonesia serta menghasilkan keputusan sebagai berikut :
- Komite Nasional Indonesia (KNI)
adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan
umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah;
- Partai Nasional Indonesia (PNI)
dirancang sebagai partai tunggal RI, namun akhirnya dibatalkan;
- Badan Keamanan Rakyat (BKR)
berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.
Pada 23 Agustus 1945 presiden Soekarno mengumumkan hasil sidang
PPKI
tersebut tetapi keputusan yang menyangkut ketetapan kedua yaitu
PNI sebagai satu-satunya partai politik, tidak jadi diberlakukan.
- Komite Nasional Indonesia
Setelah membentuk KNI pada 18 Agustus
1945, PPKI kembali membentuk KNIP pada 22 Agustus 1945 yang berpusat di
Jakarta. Badan yang diketuai oleh Mr.Kasman Singodimedjo ini diumumkan pada 25
Agustus 1945 dan dilantik pada 29 Agustus 1945. untuk tingkat daerah dibentuk
Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang berada di seluruh provinsi di
Indonesia dan badan ini berkembang sebagai badan legislatif. Pada 16 Oktober
1945 KNI menyelenggarakan sidangnya yang pertama yang menghasilkan :
- Membentuk Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang beranggota 15 orang;
- Mengusulkan kepada presiden
supaya KNI diberi kekuasaan Legislatif selama MPR/DPR belum terbentuk.
Usul Komite Nasional tersebut mendapat
sambutan dari pemerintah yang segera mengeluarkan maklumat wakil presiden No.X
yang isinya sesuai dengan usulan KNIP. Setelah BPKNIP terbentuk, kegiatan
pertama yang dilakukannya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah untuk
segera membentuk pertain-partai politik. Usul tersebut dilakukan melalui
pengumuman BPKNIP No.3 tanggal 30 Oktober 1945 dengan dasar pertimbangan
sebagai berikut :
- BPKNIP menganggap roda
pemerintahan telah berputar maka telah tiba saatnya untuk megusahakan
pengertian rakyat; keputusan PPKI tentang pembentukan hanya satu partai
politik.
Usul BPKNIP tentang penolakan
pembentukan partai politik diterima oleh pemerintah yang kemudian mengeluarkan
maklumat pemerintah No.3 pada 30 Oktober 1945 yang isinya :
- Pemerintah menghendaki adanya
partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua aliran atau paham
yang ada dalam masyarakat.
- Pemerintah berharap supaya
partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakan pemilihan anggota
Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.
Segera setelah maklumat politik itu
lahir partai-partai politik baru antara lain adalah Masyumi, Partai Nasional
Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia (PBI) Partai Komunis Indonesia (PKI),
Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai Sosialis.
- Kabinet Republik
Indonesia
Pembentukan 12 kementerian dalam
kabinet dan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi seperti yang
diputuskan dalam sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, direalisasikan pada
2 September 1945. Adapu susunan kabinet pertama Republik Indonesia sebagai
berikut:
1. Menteri Dalam
Negeri
: R.A.A.Wiranatakusumah
2. Menteri Luar
Negeri
: Mr.Ahmad Subardjo
3. Menteri
Keuangan
: Mr.A.A.Maramis
4. Menteri Kehakiman
: Prof. Dr. Mr. Supomo
5. Menteri
Kemakmuran
: Ir. Surachman Tjokroadisurjo
6. Menteri Keamanan
Rakyat
: Supriyadi
7. Menteri
Pengajaran
: Ki Hajar Dewantara
8. Menteri
Penerangan
: Mr. Amir Syarifudin
9. Menteri
Kesehatan
: Dr. Buntaran Martoatmodjo
10. Menteri
Sosial
: Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11. Menteri Pekerjaan
Umum
: Abikusno Tjokrosujoso
12. Menteri Perhubungan ad interim
: Abikusno Tjokrosujoso
13. Menteri Negara
: Wachid Hasyim
14. Menteri
Negara
: Mr. R.M.Sartono
15. Menteri
Negara
: Dr. Mr. Amir
16. Menteri Negara
: Otto Iskandardinata
Kabinet tersebut merupakan kabinet
presidensil yang bertanggung jawab kepada presiden yang anggotanya diangkat dan
diberhentikan oleh presiden dan tugasnya adalah membantu presiden menjalankan
roda pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945. Menindaklanjuti keputusan PPKI
pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang pembagian wilayah, maka panitia kecil yang
terdiri dari Mr.Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman
Singodomedjo, membentuk departemen dan membagi wilayah Indonesia atas 8
provinsi hasilnya adalah sebagai berikut :
1. Sumatera
: Teuku Mohammad Hasan
2. Jawa
Barat
: Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah
: R. Pandji Suroso
4. Jawa
Timur
: R.M. Surjo
5. Nusa
Tenggara
: I Gusti Ketut Pudja
6. Maluku
: Mr.J. Latuharhary
7. Sulawesi
: Dr. G.S.S.J. Ratulangi
8. Kalimantan
: Ir. Pangeran Moh. Noor
b. Kehidupan
Politik
Dengan diperkenalkannya sistem politik
multipartai, tidak dengan sendirinya menciptakan tatanan politik yang
demokratis seperti yang diharapkan semula. Sebaliknya yang terjadi adalah
meningkatnya perebutan kepentingan golongan dalam partai-partai politik
Pembentukan partai-partai politik yang mulanya dimaksudkan untuk menyalurkan
aspirasi rakyat melalui partai politik malah dimanfaatkan oleh politisi sebagai
ajang perebutan kursi atau jabatan. Akibatnya adalah sering bergantinya
kabinet-kabinet dalam pemerintahan karena dijatuhkan oleh perlemen
(KNIP). Pergantian
kabinet dalam kurun waktu 1945-1950 adalah sebagai berikut.
1. Kabinet Presidensiil
pertama : 12 September 1945 – 14 November 1945
2. Kabinet Syahrir I : 14
November 1945 – 12 Maret 1946
3. Kabinet Syahrir II : 12
Maret 1946 – 20 Oktober 1946
4. Kabinet Syahrir III : 20
Oktober 1946 – 27 Juni 1947
5. Kabinet Amir Syarifuddin I
: 3 Juli 1947 – 11 November 1947
6. Kabinet Amir Syarifuddin
II : 11 November 1947 – 29 Januari 1948
7. Kabinet Hatta I
(Presidentil) : 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1948
8. Kabinet Darurat (PDRI) :
19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
9. Kabinet Hatta II
(Presidentil) : 4 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
menandakan berdirinya sebuah bangsa baru yang tentunya pada saat itu masih
harus mendapat pengakuan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa yang
merdeka betul-betul sah.
Seiring
perjalanannya pemerintahan awal tersebut yang ingin mendapat pengakuan
tersebut, gejolak-gejolak yang terjadi seperti gejolak Ekonomi, Sosial, dan
Politik terjadi, namun dengan berbagai usaha bersama walaupun dalam internalnya
saja terjadi perpecahan, berbagai gejolak tersebut dapat diatasi.
Hal
seperti itulah yang patut dicontoh bangsa Indonesia masa sekarang dalam
membangun bangsa ini, walaupun banyak permasalahan, banyak tekanan dari
berbagai aspek dan pihak, tetapi para-para pemimpin bangsa terdahulu mampu
mengatasi dan memperjuangkan kedaulatan dan keseimbangan NKRI. Maka dari itu
kita sebagai agen penerus dan pembangun bangsa wajib meneruskan serta
memperbaharui apa yang telah pemimpin-pemimpin kita lakukan guna mengharumkan
nama Indonesia, membangun bangsa agar Indonesia berkembang dan menjadi negara
maju, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar memberikan yang terbaik untuk
NKRI, karena tanpa-Nya tidak akan terjadi perbaikan. Tugas kita saat ini adalah
memperjuangkan apa-apa yang telah dahulu telah diperjuangkan dimasa sekarang
demi satu nama untuk “ INDONESIA “
DAFTAR PUSTAKA
Mustopo,
M. Habib. 2014. Sejarah Indonesia Kelas XI SMA.Jakarta : Yudistira